Fenomena dinasti politik di Indonesia bukanlah hal baru. Belakangan juga merambah lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).
Temuan itu didasarkan pada riset mendalam yang dilakukan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, terkait maraknya politik dinasti di legislatif.
Pernyataan itu dia sampaikan pada wawancara eksklusif bersama politisi Akbar Faizal, dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored (AFU), dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/6).
"Berdasar total kursi DPR pada 8 partai politik, karena PPP tidak lolos PT, kalau kita melihat presentasi terbesarnya memang berada di Partai Nasdem, 33,3 persen dari total kursinya terasosiasi dinasti," kata Arya.
Selanjutnya PDIP 27,3 persen, Golkar 26,5 persen, Gerindra 25,5 persen, Demokrat 20,5 persen, PAN 18,8 persen, PKB 17,6 persen dan PKS 11,3 persen.
"Terkait dinasti, tentu kami mendefinisikan anggota DPR terpilih yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pejabat publik. Pejabat publik itu bisa menteri atau kepala daerah yang pernah menjabat atau sedang menjabat,” bebernya.
Latar belakang dinasti politik beragam, mulai dari hubungan suami-istri, kakak-adik dan keponakan.
"Kenapa dia bertahan, tentu banyak argumen, karena dia punya capital yang kuat, karena resource yang kuat. Tapi kalau kita lihat, karena mendapat semacam privilege ketika mencalonkan," papar Arya.
Sumber: kilat
Foto: Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes/Rep
