Pembentukan panitia khusus (Pansus) atau disebut Tim 5 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menumbangkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dinilai sebagai sikap reaktif organisasi massa Islam terbesar ini untuk menghentikan manuver Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan mengamati, salah satu manuver yang menengarai langkah PBNU membentuk pansus adalah pengusutan masalah haji yang disoal oleh PKB dengan menginisiasi Pansus Hak Angket DPR.
"PBNU sedang gerah dengan manuver politik PKB yang menginisiasi Pansus Haji di DPR," ujar Yusak yang dikutip dari RMOL, Selasa (30/7).
Secara kasat mata, Yusak memandang Kementerian Agama (Kemenag) dengan PBNU punya ikatan emosional. Pasalnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan kakak kandung dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
"Secara politik, jika pansus Haji terus bergulir, maka kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Agama akan menurun. Sasaran tembak dari pansus Haji memang Menteri Agama," sambungnya menuturkan.
Lebih dari itu, Yusak memandang PBNU tengah memastikan pengaruh kelompoknya yang diwakili PKB harus bisa sejalan untuk perjalanan ke depan, terutama ketika masa transisi pemerintahan baru hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Pada saat PBNU punya kepentingan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, maka PBNU berkepentingan untuk memastikan kader PKB atau NU yang masuk pemerintahan adalah orang-orang yang bisa dikendalikan, bukan orang yang berseberangan," demikian Yusak menambahkan.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan/RMOL