Munculnya kampanye Indonesia Gelap oleh seluruh mahasiswa bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap kurang relevan.
Pakar ekonomi senior dari Indef Profesor Didin S Damanhuri menuturkan dari perspektif ekonomi, mahasiswa menggaungkan Indonesia Gelap memiliki dalih bahwa program ekonomi kerakyatan yang dimunculkan Presiden Prabowo Subianto tidak
“Ternyata dengan kategori ekonomi untuk rakyat, yang notabene adalah program jangka menengah panjang, tetapi kemudian di depan mata ada persoalan-persoalan jangka pendek, yaitu yang menimbulkan sentimen negatif terhadap publik, yang menyimpulkan adanya Indonesia Gelap,” kata Prof Didin S Damanhuri dalam acara virtual Forum Insan Cita dengan tema “Indonesia Gelap atau Terang : Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum” pada Minggu, 16 Maret 2025.
“DI samping karena ada yang bersifat politik misalnya Presiden Jokowi diangkat sebagai penasehat Danantara,” sambungnya.
Hal itu dinilai tidak sejalan dengan program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo, lantaran Prof Didin melihat bahwa Jokowi baru saja mendapat predikat finalis dari OCCRP namun justru diangkat menjadi penasihat Danantara.
“OCCRP ini memilih Jokowi sebagai pemimpin dunia terkorup, sebagai warisan kebijakan dengan indikator yang terus memburuk, indeks korupsi, indeks demokrasi, pembelahan bangsa akibat dipakainya buzzer, memaksakan konstitusi untuk wapres, putranya. Dan juga banyak indikator jangka pendek yang dihadapi sekarang,” tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Profesor Didin S Damanhuri/Net
.jpg)
