Politikus DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari dalam tahanan, Hasto mengungkapkan pandangannya perihal situasi negara saat ini. Dia bahkan menyebut efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini dipengaruhi oleh Presiden Ketujuh Joko Widodo.
“Menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini, seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya,” kata Guntur membacakan surat Hasto, Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/4/2025).
“Jadi segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” tambah dia.
Untuk itu, Hasto mendukung adanya supremasi hukum. Sebab, dia menilai hukum yang berkeadilan akan menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat.
“Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” tandas Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur.
Maklumat Hasto ke Kader PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengirimkan pesan bagi seluruh kader PDIP. Pesan yang disampaikan Hasto yakni meminta kader terus loyal terhadap Megawati Soekarnoputri dan minta kader waspada terhadap upaya ambil alih partai.
Hal itu disampaikan Hasto lewat sepucuk surat yang disampaikannya kepada Politisi PDIP M Guntur Romli dari balik jeruji penjara.
"Sebagai Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Guntur mengungkap isi surat Hasto kepada Suara.com, Jumat.
Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih Partai. Tetap Solid Bergerak!," katanya.
Di sisi lain, Guntur menyampaikan, dalam surat juga Hasto mengaku kondisinya justru semakin sempurna di penjara. Hasto disebut rajin puasa dan berolahraga hingga berat badannya turun.
"Bahwa, Mas Hasto Kristiyanto merasa hidupnya makin sempurna di penjara. Mas Hasto Kristiyanto rajin puasa dan berolah raga di penjara, sehingga berhasil menurunkan berat badan dari 82,4 Kg menjadi 76 Kg. Bahkan beliau sudah bisa puasa selama 36 jam tanpa makan dan minum," ujarnya.
"Berat badannya turun memang disengaja agar lebih sehat dan enerjik, bukan karena menderita, Mas Hasto Kristiyanto penuh semangat dan tekad dengan membaca," sambungnya.
Guntur pun mengaku telah menerima empat kali surat yang ditulis Hasto selama dikurung di penjara.
Kasus Hasto di KPK
KPK sebelumnya resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Bahkan, Hasto dijerat dua kasus sekaligus, yakni kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang kekinian masih buron.
KPK juga telah resmi menahan Hasto Krisitiyanto setelah diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025). Terkait penahanan oleh KPK, Hasto bakal dititipkan Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
Kekinian, sidang kasus Hasto juga sedang berproses di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum pada KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sumber: suara
Foto: Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor kutip ayat kitab suci
