JAKARTA - Himpunan Mebel Industri dan Kerajinan (Himki) membidik pasar ekspor produk furnitur di luar Amerika Serikat (AS) pada tahun ini menyusul besarnya tarif masuk ke Negeri Paman Sam tersebut.
Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan AS masih menjadi tujuan utama ekspor furnitur, dengan persentase mencapai 53,2 persen.
Angka ini timpang dengan tujuan ekspor furnitur kedua, yakni Jepang yang hanya 6,04 persen.
"Sekarang, kita bidik di luar Amerika, terutama daerah Middle East (Timur Tengah), yang selama ini kan kita konsentrasinya ke Amerika, sampai ekspor kita kan 53 persen. Kita mulai ke Australia, kemudian ke China, ke India, dan juga Middle East," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Sobur mengatakan kebijakan tarif resiprokal dari AS cukup berdampak pada ekspor furnitur.
Saat ini, produk furnitur yang masuk ke AS dikenakan tarif 10 persen atau tarif dasar (new baseline tariff).
Menurut Sobur, importir di Amerika Serikat saat ini memilih untuk menunda pengiriman barang hingga mendapat kepastian dari pengenaan tarif yang baru.
"Kita sudah efektif kena 10 persen, nah itu kan mereka minta penundaan dan meminta bagi dua (pembayaran tarif) 5 persen kamu (importir), 5 persen kita (eksportir)," katanya.
Sementara itu, Himki juga sepakat dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan ekspor dan impor, salah satunya adalah persyaratan tidak wajib untuk dokumen V-Legal atau lisensi ekspor produk kayu untuk produk furnitur dan kerajinan.
Selain itu, Himki juga meminta luas penampang kayu ekspor bisa diperkecil menjadi 4.000 milimeter persegi.
Menurut Sobur, ekspor kayu dengan penampang 15.000 milimeter persegi seperti saat ini, sama saja mengekspor bahan mentah.
"Nanti, itu jadi ancaman buat kita, kita nggak kebagian bahan. Karena itu, deregulasi supaya diperkecil penampangnya, malah kalau perlu sampai hilang. Kita semangatnya sudah hilirisasi, ke industrialisasi supaya nilai tambahnya tinggi," imbuhnya. I tar
%20pada%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Pusat.jpg)
