WANHEARTNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengumpulkan sejumlah petinggi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas PKH adalah tim gabungan lintas kementerian yang dibentuk Presiden RI untuk menertibkan perkebunan sawit dan tambang ilegal, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas
tersebut beroperasi lintas instansi penegak hukum guna menyelamatkan
aset triliunan rupiah. Selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Menhan
menggelar rapat rutin yang dihadiri seluruh anggota Satgas PKH.
Uniknya, pantauan Republika di
lokasi, tidak ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun petinggi
Polri yang hadir dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan),
Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah
pejabat yang hadir malah banyak yang berasal dari Kejaksaan Agung
(Kejagung) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Di
antaranya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung Sanitiar
Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard
Taruli Horja Tampubolon, Kepala Badan Pemilihan Aset (BPA) Kejagung
Kuntadi, serta Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung
Anang Supriatna.
Saat
ini, Menhan dan petinggi Satgas PKH menggelar pertemuan tertutup.
Nantinya, juru bicara Kemenhan dan Kejagung akan memberikan keterangan
pers kepada awak media terkait hasil rapat tersebut.
Dalam catatan Republika,
rapat tersebut diadakan Sjafrie setelah Febrie Adriansyah mundur
sebagai Jampidsus Kejagung dan menjadi tersangka dalam kasus yang diusut
Kortastipidkor Polri. Saat ini, Rudi Margono menjabat sebagai pelaksana
tugas (plt) Jampidsus.
.jpg)
